Kementerian PUPR Luncurkan Layanan SIMBG Versi Baru

Advertisement
kementerian pupr luncurkan layanan SIMBG Sistem Informasi Bangunan Gedung terbaru- xrdes - PHgbWpst8UA - unsplash
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI telah upgrade dan meluncurkan layanan SIMBG terbaru. (Foto ilustrasi: xrdes/unsplash)

Sekarang kalau mau mendirikan bangunan akan menjadi lebih mudah. Karena Pemerintah RI telah meluncurkan layanan baru Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).

Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) akan memudahkan kamu untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF).

Kemudahannya adalah bisa mengurusnya secara online / daring, melalui laman simbg.pu.go.id. Laman ini adalah layanan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Dengan adanya layanan SIMBG ini pemerintah mengharapkan tercapainya Indonesia tumbuh dan tangguh. Yaitu dengan adanya peningkatan kemudahan berusaha, iklim investasi. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, saat meluncurkan SIMBG, Jumat (30/07/2021) lalu.

Layanan yang dihasilkan ini, Diana menjelaskan, harapannya bisa mengusung semangat UU Cipta Kerja. Yang selanjutnya dirinci oleh Peraturan Pemerintah (PP) 16/2021, dalam hal kemudahan perizinan, kejelasan prosedur layanan dan mempersingkat birokrasi.

Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten dan kota, dengan telah diluncurkannya SIMBG ini, diharuskan menggunakan SIMBG dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. Untuk mendukung upaya-upaya pemerintah pusat memberikan kemudahan, transparansi, dan peningkatan layanan publik yang lebih baik.

“Setiap masyarakat dapat mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) secara online. Dengan prosedur yang pasti, ketentuan dokumen dan waktu yang standar di seluruh wilayah Republik Indonesia,” Diana menjabarkan.

“Dengan implementasi Sistem Informasi Bangunan Gedung, akan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan akuntabilitas pelayanan. Karena seluruh prosesnya berdasarkan ketentuan PP 16/2021.” Kata Diana.

“Memberikan kejelasan prosedur layanan yang standar dari Sabang hingga Merauke, dengan standar teknis di seluruh Indonesia,” Imbuhnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti juga mengatakan, SIMBG akan meningkatkan kecepatan waktu layanan. Yaitu dengan waktu pelayanan maksimum 28 hari, pemohon wajib sudah mendapatkan jawaban atas permohonan PBG-nya.

Bagaimana dengan bangunan sederhana, seperti rumah tinggal tunggal/hunian sederhana?

Diana menjelaskan, harusnya proses pengurusannya bisa dalam waktu 3 hari saja. Dengan catatan, semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap.

“Saya harap Pemerintah Daerah bisa bekerja sama untuk menerapkan penyederhanaan ini lewat penerapan SIMBG,” Ia menuturkan.

Laman situs website SIMBG Sistem Informasi Bangunan Gedung - kementerian pupr
Tampilan halaman depan situs Sistem Informasi Bangunan Gedung miliki Kementerian PUPR.

Layanan Sistem Informasi Bangunan Gedung ini, menurut Diana, juga mendukung transparansi biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Melalui fitur hitung mandiri retribusi PBG.

Ia pun meminta agar pemerintah daerah menyesuaikan peraturan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung, bukan IMB lagi.

Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Boby Ali Azhari menjelaskan, layanan ini adalah pengembangan dari versi lama. Menjadi versi terbaru yang berarti telah berakhirnya layanan SIMBG versi lama secara bertahap.

Untuk kamu ketahui, Kementerian PUPR sudah mengembangkan layanan SIMBG sejak tahun 2017. Setahun setelahnya, di tahun 2018, mulai diintegrasikan dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi Achmad Idrus mengatakan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah salah satu syarat pengajuan perizinan usaha.

“Hari ini bagian dari implementasi UU Cipta Kerja yakni penyelenggaraan sistem melalui aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat perijinan usaha.” Ujar Achmad Idrus.

Dirinya pun sangan menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas peluncuran layanan online SIMBG.
Nantinya, Achmad menambahkan, akan terintegrasi dengan OSS.

Kalau belum punya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemohon izin usaha akan dialihkan ke Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).

Untuk mendapatkan layanan ini, kamu cukup membuka laman resmi: simbg.pu.go.id.

Dalam laman tersebut, kamu bisa mendapatkan layanan; (1) Basis Data Tim Profesi Ahli (TPA); (2) Lisensi Arsitek; (3) Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG, SLF, SBKBG); (4) Pendataan Bangunan Gedung; dan (5) Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung.

Sudah mencoba layanan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini?

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here